Kejati Sulsel Terima Laporan Prihal Dugaan Mark- up BBM di 14 Kecamatan

Gambar Ilustrasi(IST)

SULSELNET. COM, MAKASSAR-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memastikan akan mendalami dugaan mark up serta dugaan adanya penyelewangan dana belanja bahan bakar gas (BBG) ditingkat kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Salahuddin. Pihaknya mengaku telah menerima adanya laporan tersebut dan saat ini, lanjutnya, laporan tersebut sudah diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk didisposisi.

“Laporannya sudah kami terima, setelah itu nanti kami akan pelajari dulu serta melakukan kajian hukumnya. Yang jelas pasti kita akan dalami,” kata Salahuddin, Senin (8/7). Seperti dikutip dari RakyatSulsel. Com.

Kasus tersebut, lanjut Salahuddin, rencananya akan terlebih dahulu ditangani oleh intelijen Kejati, untuk dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. “Untuk puldata dan pulbaket, intel Kejati yang akan tangani dulu,” tambah Salahuddin.

Sementara, Direktur Lembaga Anti Korupsi (Laksus) Sulsel, Muhammad Ansar yang melaporkan kasus ini kepada pihak Kejaksaan mengatakan, mereka awalnya menemukan adanya dugaan mark up anggaran belanja tersebut pada tujuh kecamatan di Makassar tahun 2018 lalu.

“Tahun 2018 itu kita temukan di tujuh kecamatan dan di tahun 2019 ini ada 14 kecamatan yang kami duga melakukan penggelembungan anggaran belanja kebutuhan bahan bakar gas itu,” ungkap Ansar.

Dalam laporannya ke Kejati Sulsel, LSM Laksus pun melampirkan temuannya terkait volume kegiatan yang dimunculkan dalam laporan pertanggung jawaban. Dimana jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kendaraan operasional, sehingga berdampak pada upaya tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Bukti dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan, khususnya untuk belanja modal BBM cukup kuat. Kami harap Kejati Sulsel segera menindaklanjuti laporan kami,” harap Ansar.

Selain itu, akibat diduga adanya sisa anggaran belanja modal untuk BBM/Gas pada masing-masing kecamatan se-Kota Makassar, maka LSM Laksus berkesimpulan kalau kegiatan belanja modal BBM/Gas pada kecamatan se-Kota Makassar, tahun anggaran 2018 dan 2019, cacat administrasi dan cacat hukum yang berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian daerah.

Bahkan, Laksus menemukan kalau pada tahapan pelaksanaan kegiatan, khususnya di Kecamatan Tamalate Kota Makassar bahkan memasukkan petugas penyapu jalan, alat pemotong rumput dan petugas taman sebagai bagian data pada laporan jumlah kendaraan operasional kebersihan ke dalam laporan bulan Mei 2018.

Terkait dengan laporan tersebut. “Karenanya kami harap Kejati Sulsel bisa segera melakukan proses penyelidikan,” pungkasnya. (*)

Silahkan Berkomentar