Kepala BBWSPJ Makassar Tegur Satker dan PPK Soal Proyek Bendungan Bontomanai Bulukumba Yang Rusak

Ketgam:Bendungan Irigasi Bontomanai Bulukumba Yang Rusak(IST)

SULSELNET. COM- Melihat kondisi proyek jaringan irigasi bendungan Bontomanai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pasca pengerjaan yang sejumlah titik rusak parah mendapat perhatian khusus Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar, Supardji.

Bahkan, Kepala BBWSPJ Makassar menegur pejabat Satker dan PPK (pejabat pembuat komitmen) agar kegiatan tersebut segera ditindaki.

“Sudah saya perintahkan satker dan PPK nya,”ujar Kepala BBWSPJ Makassar Supardi seperti dikutip dari BeritaNews.com.

Dalam proyek ini menghabiskan APBN tahun 2018 sebesar Rp41 miliar yang berada di dua titik pengerjaab yakni di Desa Bontomanai Rp19 miliar, sedang Rp22 miliar dikerja di Desa Tanah Harapan.

Kondisi ini juga mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyusul adanya aspirasi warga di sekitar bendungan, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan dibeberapa titik jaringan irigasi tampak retak bahkan ada yang ambruk. Dimana proyek rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi tersebut berlokasi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Dalam royek ini menghabiskan APBN sebesar Rp41 miliar yang berada di dua titik pengerjaab yakni di Desa Bontomanai Rp19 miliar, sedang Rp22 miliar dikerja di Desa Tanah Harapan.

Pengerjaan ini rampung sekaligus diresmikan pada akhir tahun 2018 lalu. Proyek ini dikerja oleh PT. Munandar Jagat Raya yang berkantor di Kota Makassar.

Abdul Wahab penduduk setempat, menuturkan sejak proses pengerjaan terburu dan terkesan asal-asalan. Akibatnya, kualitas kegiatan tersebut berkurang hingga menyebabkan adanya beberapa titik yang rusak.

“Kami di desan ini mayoritas bekerja petani yang membutuhkan air dari jaringan irigasi itu. Kalau tidak diperbaiki tentu airnya meluap ke jalan,”tutur Abdul Wahan.

Sementara itu, dipertanyakan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah  dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sulsel yang turut mengawasi proyek APBN tersebut.

Silahkan Berkomentar