Ribuan Pejabat Makassar Dikembalikan ke Posisi Semula, Surat Dirjen Otda dan KASN Tak Transparan

MAKASSAR, SULSELNET.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb melantik dan mengambil sumpah ribuan pejabat di Tribun Lapangan Karebosi, Jumat (26/7/2019.

Pelantikan ini menyusul adanya surat yang dikeluarkan Plt Dirjen Otda Kemendagri dan KASN bernomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019. Dan surat KASN bernomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal rekomendasi penataan pejabat/jabatan ASN lingkup Pemkot Makassar.

Surat itu sebelumnya dibacakan langsung Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada 40 SK pelantikan pejabat di era Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto disebut dibatalkan. Sejak pelantikan tanggal 4 Juni 2018 sampai 8 Mei 2019.

Hanya saja, sejauh ini isi surat tersebut tak dipublikasikan secara rinci dan transparan. Termasuk jenis pelanggaran atas pembatalan SK tersebut.

Bahkan, anggota DPRD Makassar telah meminta surat itu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Namun tak mendapat respon.

“Sulit kita memberikan tanggapan (pelantikan hari ini) karena kita tidak lihat SKnya. Itumi dari tadi saya minta (surat pembatalan 40 SK). Ke Pemkot (saya minta) belum ada jawaban,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir.

Mantan Kepala BKPSDMD Makassar, Andi Siswanta Attas menyatakan semenjak surat Dirjen Otda Kemendagri dan KASN dibacakan gubernur Sulsel, isi surat tersebut tak pernah dilihatnya hingga dirinya dikembalikan ke jabatan semula.

“Saya tidak pernah lihat isi suratnya karena ditujukan langsung ke pak pj walikota. Tapi saya ikuti pertemuan-pertemuannya dan intinya itu pelantikan (40 SK) tidak mempunyai izin dari kementerian,” paparnya.

“Katanya, semenjak pak Danny selesai cuti (Pilkada 2018) pertanggal 4 Juni 2018 itu semua pelantikan tidak mendapatkan izin dari kementerian,” jelas dia.

Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Muh Ansar menyatakan, jika surat Dirjen Otda Kemendagri dan KASN merekomendasikan pengembalian jabatan para pejabat sebelumnya.

“Tidak ada jenis pelanggaran dalam surat (Dirjen Otda dan KASN), tapi pasti ada dasarnya. Surat itu berjenjang dari kementerian ke gubernur Sulsel baru ke wali kota Makassar. Suratnya ada di BKD, isinya pengembalian jabatan,” ujarnya.

Data yang diperoleh, pelantikan yang dilaksanakan penjabat wali kota makassar mengembalikan ribuan jabatan ke posisi sebelumnya. Seperti 15 mantan camat, mereka kembali dilantik dan diambil sumpahnya, termasuk beberapa kepala dinas.

Berikut nama-nama ASN Pemkot Makassar yang dikembalikan ke jabatan semula:

1. Asisten Bidang Administrasi Umum, Takdir Hasan Saleh
2. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sittiara Kinnang (eks Kepala Dinas Kebudayaan)
3. Kepala BKPSDM, Baso Amiruddin (eks Asisten III Bidang Administrasi Umum)
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Jamaing
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Aryati Puspasari Abady (eks Kepala Disdukcapil)
6. Kepala Dinas Kearsipan, Najma Emma
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Abdullah Bau sawa
8. Kepala Disdukcapil, Neilma Palamba (eks Kepala Dinas Perdagangan)
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Irwan Bangsawan (eks Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial)
10. Kepala Diskominfo, Ismail Hajiali
11. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Evi Aprialty (Eks Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan)
12. Kepala Dinas Pariwisata, Rumayani Majid (eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
13. Kepala Dinas PM-PTSP, Andi Bukti Djufri (eks Staf Ahli Bidang Pemerintahan)
14. Kepala Dinas Penataan Ruang, Akhmad Kafrawi (eks Staf Ahli Bidang Ekonomi)
15. Kepala Dinas Perdagangan, Andi Muh Yasir (eks Kepala Dinas Pemadam Kebakaran)
16. Kepala Dinas Perhubungan, Muh Mario Said (eks Kepala Dinas Ketenagakerjaan)
17. Kepala DP2, Abd Rahman Bando (eks Kepala Dinas Pendidikan)
18. Kepala Dinas Perpustakaan, Andi Siswanta Attas (eks Kepala  BKPSDMD)
19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fatur Rahim
20. Kepala Dinas Sosial, Mukhtar Tahir
21. Kepala Laksana BPBD, Muhammad Rusli
22. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan , Taufiek Rachman (eks Kepala Laksana BPBD)
23. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Azis Hasan (eks Asisten I)

Untuk diketahui, saat Danny Pomanto masih menjabat wali kota, rencana mutasi dan pelantikan 15 camat telah dilaporkan ke Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono yang juga saat itu masih menjabat Penjabat Gubernur Sulsel.

Danny Pomanto pun bukan lagi sebagai kontestan di Pilwalkot Makassar 2018.

Akan tetapi, sejak Akmal menjabat Plt Dirjen Otda Kemendagri pelantikan yang dilakukan Danny Pomanto kembali disoal.

Dikutip dari Rakyatku.com, usai cuti Pilkada 2018 lalu, Soni Somarsono mempersilakan Danny Pomanto melakukan mutasi karena telah aktif kembali sebagai wali kota usai dianulir oleh penyelenggara Pemilu.

“Soal mutasi itu urusan wali kota, dan bisa lakukan mutasi, soal penekanan yang harus dilakukannya, nanti hari Senin saya tekankan sama Pak Danny,” kata Soni Sumarsono kala itu masih menjabat Dirjen Otda Kemendagri dan Pj Gubernur Sulsel. (*)

Silahkan Berkomentar