Pelantikan Kepala Disdukcapil Makassar Tanpa SK Menteri, Langgar UU?

Foto:Nielma Palamba

MAKASSAR, SULSELNET.COM – Pelantikan ribuan pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ternyata menimbulkan persoalan meski dilaksanakan dalam rangka melakukan penataan atas surat yang dikeluarkan KASN dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

Seperti pada posisi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar. Ironinya, pejabat yang telah dilantik dan dikembalikan pada jabatan semula saat ini belum mengantongi SK Menteri Dalam Negeri.

Pascadilantik, Kepala Disdukcapil Makassar, Nielma Palamba yang dikonfirmasi mengaku belum menerima SK Menteri.

“Masih sementara diurus di kemendagri. Konfirmasiki ke BKD,” tuturnya saat dimintai keterangan, Jumat (2/8/2019).

Diketahui, Nielma Palamba sebelumnya telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb pada Jumat (26/7/2019 pekan lalu.

Nielma sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Makassar. Atas dasar surat KASN dan Dirjen Otda Kemendagri yang dibacakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu, Nielma dikembalikan pada jabatan semula sebagai Kepala Disdukcapil Makassar.

Akan tetapi statusnya saat ini menggantung. Belum mengantongi SK Menteri untuk menggantikan Aryati Puspa Abady yang sudah seharusnya kembali menjabat sebagai Kepala Balitbangda Makassar.

“Jabatan kepala dinas catatan sipil memang harus di SK-kan yang ditandatangani langsung menteri dalam negeri,” papar Nielma Palamba.

“Meninggalkan jabatan kepala dinas catatan sipil juga harus ada SK Menteri. Kan saat saya tinggalkan catatan sipil (ke perdagangan) ada SK keluar dari menteri, ibu Puspa masuk juga ada SKnya,” tambah dia.

Pengangkatan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil diketahui diatur Undang-undang no 24 tahun 2014 atas Perubahan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepala dinas (kadis) kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten/kota dan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebelumnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyebutkan jika surat KASN dan Dirjen Otda Kemendagri membatalkan 40 SK pelantikan di era Moh Ramdhan Pomanto menjabat wali kota Makassar. Nyatanya, SK yang keluarkan penjabat wali kota Makassar bernomor 821.22.217-2019 hanya membatalkan 39 SK tanpa dipertegas penjabaran legal standing (mempertimbangkan, mengingat dan memperhatikan).

Pengamat Ekonomi Pemerintahan, Bastian Lubis menilai jika pelantikan Kepala Disdukcapil Makassar tanpa melalui persetujuan kementerian itu tidak sah, melanggar aturan.

“Itu kemarin yang digantikan ibu Nielma kan ada SK saat pak Danny angkat. Harusnya saat ini ada, gak bisalah (diurus sekarang) berarti orang stop dululah bekerja di kantor. Jadi ini hanya ego sajalah, tidak ada transparansi, tata kelola yang bagus yang UU administrasi tidak dipatuhi, kepastian hukum tidak jelas,” pungkasnya.

 

Silahkan Berkomentar