Laksus Minta Pemda Takalar Transparan, Soal Pembebasan Lahan Rumah Sakit di Desa Aeng Batu-batu

Foto:Ketua Laksus Sulsel, Muh Ansar

SULSELNET.COM,-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Takalar belum lama ini membebaskan lahan yang rencananya untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) di Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara senilai Rp 12 miliar lebih.

Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Laksus) yang diketuai Muhammad Ansar menantang pihak Pemda Takalar untuk menunjukan Feasibility Study dan dokumen amdal atas kesiapan lahan tersebut mengingat pendanaan lahan itu menggunakan uang negara bukan uang pribadi.

“Terkait pembebasan lahan itu pihak Pemda Takalar diduga tidak memiliki beberapa tahap perencanaan, seperti pada tahapan Feasibility Study,” kata Muhammad Ansar, Rabu, (14/8).

Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan oleh unsur teknis bidang terkait dengan tujuan untuk meyakinkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi biaya dan sumber pendanaan, maupun aspek lingkungannya.

Menurut Muhammad Ansar, jika pengadaan lahan akan diadakan maka seharusnya pihak Pemda Takalar memakai rujukan Feasibility Study dan dokumen amdal yang mestinya dilelangkan sebelum diadakan.

“Jika Pemda Takalar telah mengadakan lahan tersebut tanpa didukung dengan Fesibility Study dan dokumen amdal maka Pemda harus mampu memperlihatkan data yang menunjukan lokasi tersebut telah layak untuk dibangunkan sebuah Rumah Sakit,” ungkap Muhammad Ansar.

Selain itu, kata dia bahwa diduga harga pembebasan lahan Rumkit Takalar sangat mahal dan tidak mendasar pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Seharusnya meski memakai harga pasar, Pemkab Takalar melalui tim Apprisialnya menjadikan NJOP untuk acuannya. Sebab NJOP menjadi dasar perhitungan harga pasaran.

Penggunaan NJOP sangat penting dalam proses penaksiran harga tanah. Langkah itu dimaksudkan untuk menghindari adanya permainan harga tanah atau spekulan. Sebab berdasarkan NJOP tahun 2019 di wilayah Aeng Batu-Batu harga tanah permeternya hanya Rp. 20.000 yang artinya penentuan harga 12 miliar untuk lahan seluas 2 Ha kami menganggap kemahalan.

Bahkan saat tim Laksus turun ke lokasi dan menanyakan langsung kepada mantan Kepala Desa Aeng Batu-Batu yang juga sekarang istrinya menjabat pelaksana tugas Kepala Desa Aeng Batu-Batu mengatakan, jika Pemkab Takalar baru membayarkan lahan tersebut seluas 5000 meter persegi atau kurang lebih 3 miliar rupiah pada tahun 2018.

Hal ini sangat bertentangan dengan penjelasan yang diberikan oleh Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar yang kini menjabat sebagai Asisten I Pemkab Takalar bahwa terkait pembebasan lahan sudah terbayarkan sebanyak 12 miliar rupiah atau seluas 2 Ha.

“Patut kami duga, bahwa memgenai pembelian lahan saja sudah berbeda pendapat apalagi tentang teknisnya, Secepatnya kami akan laporkan hal ini ke aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait temuan kami.”pungkas Ansar.

Silahkan Berkomentar