LAKSUS:Laporan Proyek RSUD Padjonga Daeng Ngalle Mandek di Kejati

Foto:Ketua Laksus Sulsel, Muh Ansar

MAKASSAR,–Sudah hampir sebulan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RDUD Padjonga Daeng Ngalle senilai Rp 15 Miliar tahun 2018, Kabupaten Takalar dilapor ke Kejaksaan Tinggi Sulsel. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari penyidik apakah laporan kasus itu ditindak lanjuti atau tidak.

LSM Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) aksus sebagai saksi pelapor proyek ini juga mengaku pesimis. Ketua LSM Laksus, Muh Ansar kepada BKM, Rabu (20/8) menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi dari Kejati Sulsel terkait progres penanganan kasus yang dia laporkan. Menurut Ansar, dalam waktu dekat dia akan memasukkan data tambahan, sekaligus mempertanyakan keseriusan Kejaksaan dalam mengusut kasus tersebut.

“Laksus akan meminta komitken kejati. Kasus ini sudah hampir sebulan kami laporkan namun belum ada tindak lanjut. Kami sudah memasukkan data data data soal sejumlah item pekerjaan yang tidak sesuai bestek. Dan dalam waktu dekat ini kami akan memasukkan data tambahan,” tukas Ansar. Lebih juh dia berharap.

Ansar berharap, agar Kejati Sulsel segera menurunkan tim untuk menyelidiki proyek fisik RSUD Padjonga Daeng Ngalle. Semua pihak, mulai dari pengelola serta pelaksana proyek harus dipanggjl untuk dimintai keterangan.

Lebih jauh Ansar menguraikan, ada dugaan mark up dalam proyek ini. Indikasinya terjadi kemahalan harga dalam beberapa item barang. Bukan hanya itu, ada beberapa pekerjaan fisik tidak sesuai dengan bestek dan melenceng dari RAB. Salah satunya, bahan yang digunakan pada dinding gedung, seharusnya menggunakan bata merah, namun yang terlihat menggunakan batako.

Yang juga menjadi tanda tanya, kata dia, soal papan bicara yang terpajang di lokasi proyek. Tertera tulisan “Nomor Adendum 1436/495/PPK-RSUD/XI1/2018. Pada bagian lain ditulis nomor kontrak 418/445/PPK-RSSUD/VI/2018 Tanggal 19 Juli 2018. Dan selanjutnya tertera poin keterangan tanggal rampungnya proyek tersebut.

“Terdapat nomor Adendum yang menurut kami tidak biasa dan terkesan aneh. Patut kami duga telah terjadi mal administrasi yang ujung ujungnya sangat berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Ansar.

Silahkan Berkomentar