Dirjen Dukcapil Beberkan Pernah Tegur Pj Wali Kota Makassar Karena Melanggar Permendagri

MAKASSAR, SULSELNET.COM – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof Zudan Arif Fakrulloh mengaku telah melayangkan surat teguran kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb atas pelanggaran Permendagri nomor 76 tahun 2015.

Surat teguran itu menyusul pencopotan dan pelantikan Kepala Disdukcapil Makassar belum lama ini.

Dia mengaku sengaja membeberkan surat teguran itu karena dituding mengorbankan warga Makassar atas pemutusan jaringan layanan di Kantor Disdukcapil Makassar.

“Ini teguran saya ke wali kota (Makassar) dari tanggal 5 Agustus (2019) dan sudah saya beri solusinya,” sebutnya melalui pesan singkat WhatsApp belum lama ini.

“(Surat ini saya beri tahu) Agar para pengamat paham,” sambung Prof Zudan Arif.

Pada surat teguran bernomor 820/5716/DUKCAPIL, Ditjen Dukcapil menegaskan beberapa poin penting sehubungan dengan pencopotan Aryati Puspasari Abady sebagai Kepala Disdukcapil Makassar tanpa mengantongi SK Mendagri. Digantikan dengan Nielma Palamba yang telah dilantik tanpa ada persetujuan dan SK Mendagri.

Isi surat teguran itu pun menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tersebut tidak diusulkan terlebih dahulu oleh Walikota Makassar kepada Menteri Dalam Negeri, dan hal tersebut melanggar Pasal 83 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015.

Kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota harus melalui usulan dari Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

“Ini beberapa poin pada isi surat teguran itu,” jelas Prof Zudan Arif.

Poin selanjutnya pada isi surat itu menjelaskan jika pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, apabila melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas, merupakan pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap karena bertentangan Pasal 17, Pasal 70, Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Lalu isi surat juga menyebutkan agar tidak terjadi pelanggaran dan sanksi sebagaimana di atas, diminta kepada Pj wali kota Makassar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membatalkan pelantikan dan mengembalikan ke jabatan semula terkait jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

b. Apabila Saudara akan memberhentikan dan mengangkat pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan berbagai pertimbangan, maka :

1) Mengajukan usulan penggantian pejabat disertai usulan pejabat baru kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan;

2)Usulan pengangkatan pejabat baru tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015, antara lain dengan mengusulkan sebanyak 3 (tiga) orang nama;

3)Terhadap pejabat Tinggi Pratama yang diberhentikan dari jabatan yang lama agar disebutkan kedudukannya pada jabatan yang baru dan tidak boleh dilakukan non job

4) Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 bahwa usulan tersebut akan diproses di Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari dan di Kementerian paling lama 14 hari sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap. Demikian penyelesaiannya disampaikan.

“Itu yang harus saya luruskan untuk kasus Makassar,” kata Prof Zudan Arif.

Dia bahkan meminta Gubernur Sulsel untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mestinya bisa segera menyelesaikan ini. Ini barang gampang dan simpel banget. Yg penting pj walikota niatannya bersih, maka urusan ini cepat beres,” pungkasnya.

Dia pun meminta kepada Pemkot Makassar untuk transparan. Utamanya soal pembatalan SK pelantikan di era Moh Ramdhan Pomanto menjabat wali kota Makassar atas rekomendasi SK KASN.

“Ayo dong pemkot yang transparan. Saya sebagai pemerintah pusat sudah sangat clear, transparan memberi arahan ke Pj wali kota,” tutup Prof Zudan Arif. (Bud)

Silahkan Berkomentar