Bawaslu Makassar Hadapi Ancaman Besar Prihal UU Pilkada

Foto:Ketua Bawaslu Makassar,  Nursari.(ist)

MAKASSAR, SULSELNET.COM-Bawaslu Kota Makassar sedang menghadapi ancaman besar. Pasalnya posisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, bakal menjadi hambatan utama kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Nursari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Bagi Nursari, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, mengandung banyak kelemahan. Terutama hal-hal yang menyangkut tentang kewenangan Bawaslu.

“Undang-Undang Pilkada ini mengamputasi kewenangan Bawaslu yang telah di berikan oleh Undang-Undang Pemilu. Se[erti halnya dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pilakada, yang masih menyebut Panwas Kabupaten/Kota, sementara dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pemilu, kami adalah Bawaslu Kabupaten Kota” jelas Nursari.

Lebih lanjut, bagi Nursari, Nomenklatur Panwas dan Bawaslu, membawa dampak kewenangan yang signifikan.

“Dampaknya ada pada kewenangan, yang tentu akan berbeda, seperti contoh kecil, pada Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, menyebutkan bahwa dalam konteks pelanggaran adminstrasi pemilihan, itu di teruskaan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sementara dalam Undang-Undang Pemilu, pada Pasal 454 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu, kewenangan penyelesaian pelanggaran Adminstrasi Pemilu ada pada kami untuk menyelesaiakannya” tambahnya.

Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, di ketahui, Bawaslu Kota Makassar juga telah menjadi bagian dalam proses Juridicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang dengan tanda terima permohonan Nomor: 1894/PAN.MK/VIII/2019 dengan pemohon atas nama Nursari, Surya Efiriemen, dan Muna Rimbawan

Silahkan Berkomentar