2 Mahasiswa Meninggal, PB HMI MPO Desak Presiden Dengar Aspirasi Mahasiswa

Foto:Sekjen PB HMI MPO,Najamuddin Arfah.

SULSELNET.COM-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), mengutuk keras tindakan represif aparat keamanan yang menangani aksi unjuk rasa mahasiswa hingga menyebabkan korban jiwa meninggal dunia.

“Mewakili HMI dan seluruh aktifis mahasiswa pergerakan menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya pejuang demokrasi, adinda Muhammad Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi akibat kekerasan dan peluru yang ditembakkan aparat keamanan saat menangani unjuk rasa di kota Kendari, Kamis 26 September kemarin,” kata Sekretaris Jenderal PBHMI, Najamuddin Arfah kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

PB HMI menilai, penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lapangan terindikasi terjadi pelanggaran penanganan aksi dan pelanggaran HAM.

“Oleh karena itu, kami mendesak kepada Mabes Polri agar mengusut tuntas pelanggaran tersebut dan meminta pengusutan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik atas tindakan represif oknum aparat tersebut,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tindakan brutal aparat kepolisian terhadap mahasiswa sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

PB HMI menilai, cara-cara represif aparat dalam menghadapi aksi protes mahasiswa justru hanya akan memancing aksi yang lebih besar dan massif.

“Gerakan teman-teman tidak bisa dibendung lagi. Pemerintah dalam hal ini presiden harusnya segera mendengar aspirasi publik terkait beberapa tuntutan pembatalan rencana revisi UU dan penolakan terhadap revisi UU KPK,” tambahnya.

Ia juga menghimbau kepada mahasiswa dan massa aksi untuk tetap konsisten menyuarakan aspirasi publik dengan tetap mengedepakan aksi damai dan konstitusional serta menjaga diri.

“Kami tetap konsisten terus menyuarakan tuntutan sampai benar-benar diambil tindakan yang bijaksana dari pemerintah dalam hal ini presiden, termasuk mengeluarkan Perppu terkait UU KPK,” tutupnya.

Silahkan Berkomentar