Pendapatan Berkurang PD Parkir Minta Bapenda Tak Lagi Kelolah Perparkiran di Makassar

 

MAKASSAR, SULSELNET.COM- Untuk mengoptimalkan pendapatan di PD Parkir Makassar Raya. Diharapkan semua internal di perusda tersebut bekerja dengan maksimal.

Selain itu, pihak PD Parkir Makassar Raya juga meminta kepada pemerintah kota agar meninjau ulang kembali regulasi yang diterapkan dalam pengelolaan pendapatan.

Pasalnya, ketika Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) kota Makssar turut memungut sewa di beberapa titik parkir, hal itu membuat PD Parkir merugi dan pendapatan berkurang.

Hal tersebut diungkapkan Plt Direktur PD Parkir Makassar, Andi Bukti Jufri di acara Coffe Morning yang bertema Sinergitas Media dan PD Parkir Makassar Raya di Cafe Ruang Tengah Jl Karunrung, Rabu, (15/1).

Menurutnya ditengah upaya meningkatkan pendapatan di PD Parkir ada polemik yang terjadi antara pihaknya dengan instansi lain, yakni Bapenda kota Makassar yang ikut memungut sewa parkir dibeberapa ruko-ruko dan toko besar. Seperti, lahan parkir di Toko Agung, Satu-sama dan titik parkir lainnya.

Bahkan ia menjelaskan bahwa saat Bapenda memungut sewa di toko Agung di jl Ratulangi pendapatan PD Parkir jadi berkurang. Yakni biasanya Rp12 juta sekarang sisa Rp5 juta yang bisa masuk ke parkir.

“Saat Toko Agung dikelolah sama pd parkir yang toko agung itu stor Rp12 juta, tapi setelah Bapenda juga memungut retribusi dari agung sisa Rp5 juta yang distor oleh agung. Parahnya lagi jika ada keluhan semua larinya ke pd parkir bukan ke bapenda. Apalagi kan PD Parkir juga bagian dari Pemkot Makassar.”tutur Bukti Jufri dengan nada kesal.

Maka dariitu, mengantisipasi permasalahan itu, Bukti Jufri selaku Plt Dirut PD parkir mengaku telah melaporkan hal tersebut ke PJ Wali Kota. Bahwa sebaiknya aturan mengenai Bapenda yang ikut memungut sewa parkir di beberapa titik sebaiknya kembali diserahkan pengelolaannya ke PD Parkir Makassar.

“Saya sudah sampaikan ke Pak PJ Wali Kota bahwa sebaiknya regulasi soal pengelolaan PD Parkir dikaji ulang menyangkut siapa yang lebih berwenang untuk memungut sewa parkir di lahan parkir yang potensial, yah harus duduk bersama semuanya baik PD Parkir ataupun Bapenda untuk mencairi solusi bagaimna perda soal pengelolaan parkir.”harapnya.

Dia juga membeberkan, ada kejanggalan lainnya yang terjadi. Pemasukan juru parkir (jukir) tidak sesuai dengan setoran yang masuk ke PAD.

“Ada 4 tetesan (pemegang) jukir nanti tetesan ke 5 baru masuk ke PAD.PD Parkir misalnya dalam satu tempat parkit jukir kita mendapat pendapatan Rp500 ribu dalam satu hari. Tetapi yang masuk di PAD hanya Rp10ribu sampai Rp15 ribu per hari. Ini kondisi yang saat ini terjadi,”pungkas Andi Bukti.

Silahkan Berkomentar