Pemkot Makassar Bakal Tetapkan Insentif RT/RW 1 Juta, Begini Respon KPK RI

Foto:Kegiatan RT RW Pemkot Makassar beberapa tahun lalu (IST)

SULSELNET.COM,MAKASSAR- Rencana Pemerintah Kota Makassar untuk menetapkan insentif RT/RW sebesar Rp. 1 juta dengan mengurangi indikator dari 9 indikator jadi 3 indikator mendapat respon serius dari Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel.

Koordinator Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsuphgah) Tindak Pidana Korupsi Wilayah VIII Sulsel, Adlinsyah Malik Nasution (Choki) mengatakan, seharusnya ukuran pemenuhan indikatornya yang harus diperjelas dan terukur sehingga masing – masing RT/RW terpacu untuk memenuhinya.

“Jadi keliru itu kalau indikator keterpenuhannya dikurang kemudian insentifnya dinaikkan. Jadi bukan mengurangi indikator yang ada sehingga terkesan dimudahkan untuk mendapatkan insentif dimaksud, ” kata Choki, Via Telpon Selularnya, Kamis (13/2/2020).

Choki menjelaskan jika Insentif itu ukurannya adalah hasil kerja. Artinya indikator itu adalah kontrol dari masyarakat langsung terkait program yang dijalankan oleh Pemda. Apalagi, dilihat dari 9 indikator ada point soal PBB dan Retribusi sampah.

“Tentunya bisa dilihat seperti apa kontrol itu kemudian menjadi penilaian barulah ada hasil kerja dalam bentuk insentif, kan begitu,” jelas Choki.

Ia menilai proses pemberian insentif untuk RT RW tentu masuk dalam ranah pengelolaan uang negara yang dikelolah oleh Pemda. Namun, ada aturan yang jelas dan harus tertib.

“Inikan terkait pengelolaan uang negara setiap pemda harus tertib, kita tidak mau kebijakan yang akan diambil oleh Pemkot Makassar jangan ada kesan insentif itu hanya sekedar bagi – bagi duit saja, ” ungkap Choki.

Diketahui KPK RI melalui Korsupgah Wilayah VIII Sulsel tengah melakukan koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi. Yang berfokus kepada Pengelolaan Uang, Pendapatan Daerah dan Penyelamatan Aset dan Fasum Fasos di Kota Makassar dan seluruh wilayah Kab/Kota di Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Kabag Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kota Makassar, Muh. Yarman, selasa (11/2/2020), Muh. Yarman indikator bahwa penilaian kinerja RT/RW dari 9 akan dikurangi menjadi 3 indikator saja.

Yarman mengatakan, rata-rata RT RW itu hanya bisa penuhi 4 sampai 5 indikator saja. Karena mereka (RT RW) sangat sulit memenuhi 9 indiktor tersebut. Makanya indikator RT RW ini kita mau sederhanakan saja.

“Kalau saya cukup tiga indikator saja, seperti misalnya soal PBB, kebersihan dan administrasi RT RW. Saya kira tiga indikator saja cukup, dan semua insentif RT RW kita ratakan Rp1 juta,” jelas Yarman disalah satu media online beberapa hari lalu.

“Kalau insentif RT RW bervariasi, namun kinerjanya relatif sama. Tentu menimbulkan kecemburuan. Dan itu banyak terjadi,” katanya.

Silahkan Berkomentar