PII dan FDTI Dukung Kebijakan Kampus Merdeka

JAKARTA – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) mendukung kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka belajar yang, dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim.

Hal itu termasuk dalam salah satu isi MoU yang disepakati oleh PII dan FDTI yang ditanda tangani oleh Ketua umum PII Dr. Heru Dewanto dan Ketua Umum FDTI yang juga Plt.Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI di Jakarta, disaksikan oleh Plt Ses Dirjen Pendidikan Tinggi Dr.Arif Djunaidi,Sekjen FDTI Dr. Isradi zainal dan dari PII diantaranya Prof Misri,Prof Arif, dan lainnya, Senin (24/2/2020) lalu.

Menurut Sekjen FDTI yang juga wakil ketua BKM PII Dr.Isradi zainal, untuk skema kampus merdeka diharapkan universitas yang sudah memiliki akreditasi A atau B agar segera membuka Program studi Program Profesi Insinyur (PS PPI).

“Itu untuk mengimbangi/menampung jumlah lulusan Sarjana Teknik setiap tahunnya, dan jumlah sarjana teknik yang akan dikukuhkan sebagai Insinyur Profesional,” ucapnya.


Sementara itu, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi yang juga ketua umum FDTI menjelaskan, bahwa diperlukan sinergitas antara PII, FDTI dan universitas penyelenggara PS PPI untuk secara bersama-sama membahas kurikulum.

“Dan standar Insinyur untuk yang fresh graduate dan RPL baik untuk yang sudah memilik sertifikat IP, IPM, serta IPU maupun yang belum memiliki,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua umum PII Dr. Heru Dewanto  menyatakan diperlukan keseragaman dalam Pelantikan Insinyur Profesional antara PS PII dan PII.

“Yang dimaksudkan agar Penerima sertifikat atau ijasah Insinyur Profesional bisa sekaligus mendapatkan sertifikat IPP, IPM atau IPU, dan STRI dari PII,” pungkasnya. (**)

Silahkan Berkomentar