LAKSUS Desak Kejati Ungkap Oknum Pejabat yang Eksploitasi Hutan Mapongka

MAKASSAR, SULSELNET.COM-Lembaga Antikorupsi Sulsel (LAKSUS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mengungkap dan segera menyeret oknum pejabat serta mantan pejabat di Tana Toraja, yang diduga mengklaim serta melakukan eksploitasi di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Direkur LAKSUS, Muh Ansar, Jumat (24/07/2020) menegaskan, pihaknya melakukan pengawalan melekat dalam penanganan perkara ini.

Dari hasil investigasi yang dia lakukan ditemukan ada indikasi oknum pejabat Pemkab Tana Toraja yang mengekspolitasi lahan di Kawasan Hutan Produksi Mapongka.

Oknum pejabat itu, kata Muh Ansar, terindikasi memiliki tiga titik lahan di Mapongka, satu diantaranya telah berdiri bangunan berupa villa. Dua lainnya telah dieksploitasi dengan melakukan penimbunan serta pemerataan tanah. Eksploitasi lahan itu diduga dilakukan pada awal tahun 2018.

“Dari hasil penelusuran pada tahun 2017, lokasi itu sebelumya semak semak, namun sekarang semak semak sudah habis dieksploitasi,” tukasnya.

Kata Muh Ansar, tiga lahan itu tidak memiliki sertifikat. “Apa pun dalilnya, mereka telah melakukan eksploitasi di dalam kawasan hutan milik negara tanpa izin. Oknum pejabat ini harus diseret ke hadapan hukum,” tegas Muh Ansar.

Lebih jauh Muh Ansar menguraikan, pembangunan Villa oleh oknum pejabat itu, telah merusak dan mengalihfungsikan kawasan hutan produksi. Yang juga harus menjadi atensi aparat penegak hukum apakah pembangunan villa itu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Toraja serta izin dari Kementrian Lingkungan Hidup. Bukan hanya itu, mobilisasi serta operasional alat berat ke lokasi villa di Mapongka juga menjadi tanda tanya.

“Kejati harus mengusut apakah alat berat yang digunakan masuk Mapongka adalah milik pemerintah daerah atau swasta. Kalau milik pemerintah maka bisa menjadi masalah karena menggunakan fasilitas negara mengeksploitasi hutan negara. Kami menduga ada unsur penyalahgunaan wewenang,” tegas Muh Ansar.

Hutan Mapongka, kata Muh Ansar, sama sekali tidak bisa dieksploitasi. Wilayah ini sebagai penyangga air untuk Bandara Toraja. Jika hutan rusak, maka bencana longsor dan banjir bisa saja menghantam bandara dan kita akan kehilangan aset bandara yang nilainya ratusan miliar.

“Negara harus hadir mengatasi masalah ini. Perambah hutan harus dihentikan. Apalagi kalau yang melakukan adalah pejabat, maka mereka harus dihukum berat,” tandas Muh Ansar.

Sejatinya, kata Muh Ansar, Gakkum KLH Wilayah Sulawesi turun bersama Kejati melakukan penyelidikan. Gakkum KLH khusus menyeret mereka yang melakukan perambahan hutan dan kejati mengusut penyalahgunaan wewenang pejabat yang menerbitkan sertifikat di kawasan hutan.

Diketahui sebelumnya pada media Online bahwa Kejaksaan Tinggi Sulsel telah menaikan kasus pensertifikatan lahan hutan produktif terbatas Mapongka yang ada di Tanah Toraja.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar belum lama ini mengatakan pihaknya telah menemukan adanya bukti – bukti terjadinya tindak pidana dalam kasus Hutan Mapongka ini.

“Iya itu sudah kita naikan ke tahap penyidikan,” katanya.

Kata Firdaus saat ini pihaknya terus mendalami kasus tersebut guna menemukan adanya oknum yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Belum ada tersangka, tapi kita harap tim dapat bekerja cepat untuk menemukan tersangka dalam kasus ini,” tuturnya.

Silahkan Berkomentar