Ibu dan Anak Ditetapkan Tersangka Pengeroyokan, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan

Foto: Kuasa Hukum RB, M Yusuf Rajab.

MAKASSAR,SULSELNET.COM – Polres Pelabuhan Makassar menetapkan 4 tersangka dalam satu keluarga lantaran dinilai melakukan kasus pengeroyokan terhadap tetangganya sendiri.

Mereka adalah RB (50), RP (27), WB (26), dan DA (18). Keempat tersangka tersebut merupakan ibu dan anak yang tinggal di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar.

Kuasa Hukum RB, M Yusuf Rajab mengatakan kliennya dilaporkan oleh tetangganya sendiri lantaran terjadi perkelahian antara ibu-ibu.

“Yang jadi masalah mamanya yang berkelahi lantas anaknya semua diambil. Pihak kepolisian juga tidak melakukan pemanggilan klarifikasi, penetapan tersangka sampai dilakukan penahanan,” kata Yusuf, Jumat, 4 September 2020.

Ia mengatakan bila kliennya ditahan maka pihak keluarganya wajib melakukan penandatanganan. Namun, hal tersebut juga tak ada.

Lantaran menemukan ada keganjilan dalam proses penyidikan ke penyelidikan, Ia menyebut telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar terkait proses hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar.

“Kami meminta Kapolres Pelabuhan Makassar dan Kasat Reskrim Pelabuhan Makassar selaku penyidik agar tidak melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2),” kata dia.

Ia beralasan bahwa saat ini perkara tersebut berada dalam tahap praperadilan. Sehingga, Yusuf meminta kepolisian menunggu putusan hukum dari Pengadilan Negeri Makassar yang bersifat final dan mengikat.

“Permohonan praperadilan yang kami ajukan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan No Register Perkara : 16.Pid.Pra/2020/PN.Mks, Tanggal 31 Agustus 2020. Beberapa hari ke depan akan dimulai proses persidangannya,” ungkapnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Pelabuhan Makassar AKP Theodorus Echeal Setiyawan menyebut kasus pengeroyokan tersebut memasuki tahap final.

“Kasusnya sudah P21 dan itu sudah finis,” kata Kasat Reskrim AKP Theodorus Echeal Setiyawan, Jumat, 4 September 2020.

P21 adalah pemberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. P21 merupakan salah satu kode sesuai Keputusan Jaksa Agung no 132/JA/11/94 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dalam berkas yang sudah diperbaharui itu, penyidik telah mengikuti seluruh petunjuk jaksa, di antaranya memanggil saksi baru

Ia mengatakan, bila pemberkasan kasus tersebut masih di tahap P-18 atau hasil penyelidikan belum lengkap, maka masih memungkinkan menempuh jalur praperadilan.

“Sudah keluar P-21 baru dia (pengacara) ajukan praperadilan, itu salah,” ungkapnya.

Lantaran pandemi Covid-19 dan salah satu di antara tersangka tersebut ada yang hamil, Theodorus mengatakan pihaknya tak melakukan penahanan.

“Tapi prosesnya tetap lanjut kecuali kalau terjadi perdamaian di antara keduanya,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu rekan Kuasa Hukum RB, Khaeril Jalil bahwa upaya hukum Praperadilan yang diajukan oleh Kliennya merupakan hak konstitusionalnya ditentunya belum memasuki batas daluwarsa.

“Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada tahun 2015 dengan nomor 102/PUU-XIII/2015. Telah memperjelas ketentuan gugurnya praperadilan yang diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa praperadilan gugur, apabila hakim pokok perkara mulai memeriksa terdakwa dalam persidangan,” jelas Khaeril.

MK, kata Khaeril memutus bahwa frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” adalah saat sidang dibuka hakim yakni dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

“Sementara perkara ini baru akan memasuki tahap 2, sehingga tahapan pengajuan praperadilan masih dalam jangka waktu yang diatur dalam UU,” tambahnya.
(Rls)

Silahkan Berkomentar