Penggiat Anti Korupsi Pertanyakan Kredibilitas KPU Soppeng Prihal Pemasangan APK

Foto: Koordinator KMAK Sulselbar, Djusman AR.

MAKASSAR,SULSELNET.COM-Menanggapi tentang fenomena APK Paslon Pilkada yang berpolemik di Kabupaten Soppeng, Penggiat anti korupsi, Djusman AR, mengatakan kejadian itu akan menjadi ujian kepedulian berdemokrasi buat teman-teman aktivis yang tak sedikit jumlahnya di Kabupaten Soppeng,

“Hal itu bukan persoalan suka atau tidak suka dengan paslon atau apapun itu istilahnya tapi bagaimana lahirnya pencerahan demokrasi, subtansi masalahnya ada pada penyelenggara tekhnis (KPU) begitupun penyelenggara pengawasan (BAWASLU) mutlak berkait juga.”ungkap Jusman yang juga koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) SulSelbar. Sabtu malam,(17/10).

Menurutnya filosopi KPU dan Bawaslu adalah penegak demokrasi apapun itu mereka harus memperhatikan norma-norma aturannya. Ada hal etik dalam hal demokrasi dalam artian ada hal prinsip, paslon yang mendesain APK sementara KPU yang menfaslitasi ke pihak terkait itulah fungsi mencermati, memverifikasi yang harus dijalankan pihak penyelenggara, dan tidak boleh lurus begitu saja karena anggaran yang digunakan dalam sosialisasi adalah anggaran negara.

“Karena ini sangat berbeda anggaran mandiri jangan disamakan pilkada dengan pemilu legislatif dalam aturan itu bahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang terakhir ada pemberlakuan hal yang setara tidak boleh ada yang ditimpali karna, KOKO juga dianggap paslon dianggap punya hak konstitusi sekalipun tidak ada orang istrumennya kesemuanya mempergunakan anggaran negara makanya diatur dalam putusan MK “tuturnya.

Menilik dari gambar APK diduga dipasang KPU yang mana gambar kolom kosong ditimpali dengan konten tidak mendidik. Djusman mengaku bila itu memang benar produk KPU Soppeng maka sangat fatal narasi yang disajikan karena terkesan bukan lagi bermakna penyelenggara tapi tim sukses.

“Ingat, KPU adalah salah satu nafas tegaknya demokrasi begitupun bawaslu karena harus ada sikap terkait itu. kalau publik menyorot itu bukan persoalan suka dan tidak suka dengan paslon itu tapi bagaimana kredibilitas penyelenggaranya. Berkenaan aturan orang tidak bicara persepsi lagi, tapi bagaimana penerapan aturan yang harus ditegakkan olehnya itu karena menggunakan anggaran negara saya menduga bukan saja publik yang terusik dengan perwajahan desain APK seperti itu tapi juga paslon itu sendiri apa lagi paslon tentu menjaga munculnya stigma publik akan terbangunnya image intervensi paslon terhadap KPU yang pada dasarnya paslon juga tak menginginkan seperti itu”pungkasnya.

Dia menambahkan KPU Soppeng sepertinya dilematis terkait APK dan BK ini kalau sudah cetak banyak dan tersebar secara TSM, bila mereka ingin memperbaikinya dan cetak ulang maka akan diperhadapkan dengan pertanggung jawaban anggaran yang bukan lagi pemborosan, tapi ketidak cermatan penggunaan anggaran yang menganut perinsip-prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas dan itu bagian dari unsur-unsur korupsi.

“Narasi dan konten yang dibangun lebih terkesan mengarahkan pemilih menurut saya unsurnya sudah cukup untuk di DKPP kan “tegasnya.

Oleh karenanya sebagai saran kepada KPU dan Bawaslu Soppeng haruslah lebih banyak mendengar saran publik dan terbuka janganlah terkesan arogan atau tebal kuping. Karena sesungguhnya saran publik pada perinsipnya merupakan wujud peranserta masyarakat yang juga dijamin konstitusi yang bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang baik dan harmonis ditengah masyarakat soppeng.

“Jadi sekali lagi saya ulang, prihal tersebut bukan persoalan like dislike atau suka tidak suka namun yang paling penting dan hal mendasar perlu diketahui oleh KPU adalah hakikat demokrasi berpilkada dan dibiayai oleh negara adalah hak publik untuk mengetahuinya bahkan termasuk memberi saran dan kritik”tambah ujar Djusman AR.

Sebagai kesimpulan Jusman menjelasjan bahwa proses pencermatan dilakukan untuk memastikan prosedur sebelum pencetakan, yang diatur sesuai PKPU nomor 4, tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

“Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dijelaskan bahwa desain menjadi tanggung jawab tim kampanye sedang pembiayaan untuk menyiapkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab KPU melalui anggaran negara. Sebelum dicetak kewajiban KPU adalah mengkroscek desain dari tim kampanye agar sesuai ketentuan,”jelasnya.

Silahkan Berkomentar