Kadis Pariwisata Makassar di Nonjobkan, AUHM : Harusnya Pj Walikota Bijak

MAKASSAR, SULSELNET.COM- Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) menyayangkan sikap gegabah Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin yang menonjobkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru beranggapan, seharusnya Pj Walikota bijak melihat persoalan tersebut. Jika memang terkait dana hibah, mestinya Pemkot transparan, jangan hanya menyalahkan satu pihak tapi membenarkan pihak lain.

“Persoalan ini kan jelas, dana hibah tidak cair karena menurut kabar berhembus Pj Walikota tidak mau tanda tangan. Harusnya Pj Walikota yang tanggung jawab,” ungkap Zulkarnain, Kamis (4/2/2021).

“Sangat disayangkan, apalagi hanya terkait hangusnya dana hibah, saya rasa kurang arif dan bijaksana keputusan tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zul juga meminta Pj Walikota tidak ‘cuci tangan’ dalam menyikapi persoalan ini. Pasalnya, yang bertanggung jawab dalam kisruh dana hibah pariwisata tersebut, bukan hanya Dinas Pariwisata karena dalam prosesnya juga melibatkan banyak pihak di tubuh Pemkot Makassar.

“Jadi, kalau menurut kami, langkah menonjobkan Kadispar itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Bahkan, bisa saja akan menciptakan kegaduhan di Pemerintahan Kota Makassar,” tegasnya.

Ia menilai kinerja Rusmayani Madjid dalam kendalinya mengembangkan pariwisata di Makassar cukup baik. Utamanya terhadap pelaku industri pariwisata.

“Kami bermitra dengan Ibu Maya sebagai Kadispar sudah bertahun-tahun. Kami anggap kinerjanya cukup bagus. Zamannya Danny Pomanto, beliau bagus. Komunikasi dengan pelaku industri pariwisata juga lancar. Makanya harus bijaksana melihat jangan langsung dinonjobkan,” pungkas Zul. (*)

Pencopotan Kadispar Makassar sangat disesalkan karena terkesan Pj Walikota mau ‘cuci tangan’ dan cendrung dinilai mengorbankan bawahannya.

“Harusnya saat RDP di DPRD Kota Makassar bbrapa waktu lalu, Pj Walikota hadir langsung, jangan diwakili supaya bisa mendengar dan menjawab langsung keluhan para pelaku industri pariwisata, melalui mediasi Komisi B. Dalam forum itu kan jelas sudah dipaparkan semua, biar pengusaha dan masyarakat tahu sebenarnya apa permasalahan pembatalan dana hibah tersebut. Jangan saat ada demonstrasi dari pelaku industri baru mau bertindak menyalahkan satu pihak, sementara persoalan dana hibah tsb juga merupakan tanggungjawabnya,””

“Jadi, kalau menurut kami, langkah menonjobkan Kadispar itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Bahkan, bisa saja menciptakan kegaduhan di pemerintahan Kota Makassar,”

Kami juga berharap agar Dinas Pariwisata bisa mengungkapkan yang sebenarnya, apa persoalannya, jangan diam dan jangan mau disalahkan, mengingat kisruh dana hibah itu melibatkan banyak pihak di tubuh Pemkot Makassar.

Silahkan Berkomentar