PJ Wali Kota Makassar Paksakan Lelang Jabatan, Arqam Azikin: Janggal dan Sepertinya Ada Kekuatan Politik di dalamnya

Foto:Pengamat Politik dan Kebangsaan,  Arqam Azikin.(ist).

MAKASSAR, SULSELNET.COM-Rencana Penjabat Wali Kota Makassar, Rudi Djamaluddin yang ingin melakukan lelang jabatan pada 15 Februari tahun ini banyak diprotes oleh berbagai pihak. Pasalnya, lelang jabatan yang diajukan oleh PJ Wali Kota tersebut tidak sesuai dengan surat kepusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurut Pengamat Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin bahwa lelang jabatan yang ingin dilaksanakan oleh PJ Wali Kota terkesan terburu-buru dan sangat dipaksakan. Bahkan ia menilai pada proses lelang jabatan itu ada kekuatan politik di dalamnya.

“Jangan coba-coba kami ingatkan PJ Wali Kota bahwa ada kejanggalan disini, sepertinya ada kekuatan politik di dalam lelang jabatan yang ingin dilaksanakan,”kata Arqam via Whatsupp-nya, Sabtu, (6/2).

Oleh karena itu, dia mendesak KASN dan Kementrian Dalam Negeri untuk segera menghentikan lelang jabatan di Pemkot Makassar ini. Selain itu dirinya berharap agar semua anggota DPRD Makassar untuk berembuk atau melakukan mosi tidak percaya kepada PJ Wali Kota yang dianggap tidak paham aturan soal lelang jabatan. Sebab, pada surat KASN ke PJ Wali Kota Makassar pada poin ke 7 penegasannya bahwa lelang jabatan tersebut harus di koordinasikan ke Wali Kota terpilih, sementara hingga saat ini PJ Wali Kota belum pernah berkoordinasi ke Moh Ramdhan Pomanto selaku Wali Kota Makassar terpilih.

” Untuk ASN yang ingin ikut lelang jabatan sebaiknya tunda dulu pendaftaranya. Tunggulah tanggal 17 Februari 2021 setelah ada wali kota defenitif baru anda ikut proses ini. Jika anda ikut sekarang pasti akan tidak administratif karena tanggal 17 februari ada wali kota dan wakil wali kota yang baru. Jadi sia-sia saja anda ikut karena bisa diganti lagi. “jelasnya.

“Sampai tanggal 5 Februari ini belum pernah PJ Wali Kota koodinasi ke Wali Kota terpilih. Jadi ini sudah jelas ini melanggar. “lanjutnya.

Dia menambahkan prihal lelang jabatan tersebut juga sudah mendapat kecamatan serta protes dari anggota dewan dan lara akademisi juga. Bahwa, lelang ini terkesan terburu-buru karena hanya sepekan waktu yang dibutuhkan, padahal untuk membuka lelang jabatan di SKPD biasanya membutuhkan waktu selama satu bulan.

” Ketua DPRD dan komisi juga sudah layangkan protes ke PJ Wali Kota. Ini waktunya hanya sepekan dan 15 Februari dilantik, padahal biasanya itu butuh waktu minimal 3 minggu atau sebulan untuk proses lelang jabatan eselon 2 dan, itu mulai pendaftaran hingga pelantikan. “tambahnya.

Arqam Azikin selaku analisis pomerintahan dan kebangsaan menegaskan bahwa sebaiknya PJ Wali Kota tidak main-main soal lelang jabatan ini, dan ia berharap KASN juga bisa segera menghentikan rencana lelang jabatan tersebut.

” Ini merugikan semuanya termasuk masyarakat seakan-akan kami tidak paham soal proses tersebut, karena ini semua politik. Kita harus saling mengingatkan. “pungkasnya.

Sebelumnya, di salah satu media online , Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto mengatakan bisa saja membatalkan rekomendasi lelang jabatanuntuk Pemkot Makassar.

Hal ini bisa dilakukan jika Pemkot Makassar tidak melakukan koordinasi dengan Calon Wali Kota Makassar terpilih, Danny Pomanto.

“Iya (bisa batal) kalau itu tidak dilakukan (koordinasi dan komunikasi ke Walkot terpilih). Saya juga sudah komunikasikan ke Kemendagri, dan Kemendagri juga setuju itu harus dikoordinasikan,” kata Tasdik, Jumat (5/2/2021).

Tasdik mengaku Pemkot Makassar memang terlalu terburu-buru membuka lelang. Padahal, sebaiknya menunggu pelantikan Wali Kota Makassar terpilih.

KASN, lanjutnya, mengeluarkan rekomendasi dengan sejumlah syarat. Salah satunya adalah Pemkot harus melakukan koordinasi dengan wali kota terpilih.

Silahkan Berkomentar