Gubernur Sulsel Ditahan KPK, Danny Pomanto Minta Publik dan Jajarannya Tak Rundung NA

Wal Kota Makassar kala meminpin rapat bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar pada Senin, 1 Maret 2021.

MAKASSAR,SULSENET.COM– Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto turut buka suara soal kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) yang hingga kini masih ditahan KPK dengan status tersangka.

Namun, Danny Pomanto sapaan karib wali kota yang baru saja dilantik itu buka suara tentang ramainya tanggapan negatif publik soal kasus mantan bupati Bantaeng dua periode itu. Bahkan, kata Danny, secara manusiawi NA harus tetap diberi dukungan secara moral.

“Yang pertama adalah jangan orang membuli yang kena musibah karena belum tahu juga kita lolos dari musibah, yang kedua kewajiban kita secara moral baik secara kultural dan secara agama kita harus mensupport orang agar tetap kuat dan tabah menghadapi ini, persoalan hukum itu persoalan lain jadi ini persoalan moral,” ujarnya di Balai Kota Makassar, Selasa (2/3/2021).

Lebih lanjut, Danny secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar untuk tidak ikut melayangkan komentar negatif terhadap kasus yang menimpa Nurdin Abdullah selaku orang nomor satu di Sulawesi Selatan. Kata dia, persoalan tersebut seyogyanya menjadi pelajaran bagi setiap insan.

“Dan yang ketiga saya ingin menghimbau pada seluruh penyelenggara negara khususnya yang ada di Kota Makassar agar mengambil pelajaran yang begitu penting dari peristiwa ini. Itulah tiga hal penting yang ingin saya sampaikan kepada publik. Sekali lagi jangan kita membuli orang yang kena musibah karena belum tentu ko juga selamat,” tambahnya.

Diketahui, NA beberapa hari lalu dijemput oleh tim KPK di rumah jabatannya lalu digiring ke Jakarta. Alhasil, Gubernur Sulawesi Selatan itu kini ditahan KPK guna menjalani tahap penyidikan. Menurut informasi, mantan bupati Bantaeng dua periode itu terlibat kasus suap proyek infrastruktur. Andi Sudirman Sulaiman selakun Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pun ditunjuk oleh Kemendagri menjadi Pelaksana Tugas Gubernur menjalankan tugas dan tanggung NA.

Silahkan Berkomentar