Terganjal Regulasi Perizinan, Aktivitas Usaha Toko Berkah Seharusnya Dibekukan

Toko Swalayan Berkah jalan Boulevard Makassar

MAKASSAR, SULSELNET.COM – Pemerintah kota (Pemkot) Makassar terkesan tak berkutik menghadapi sejumlah usaha yang melanggar regulasi. peraturan yang telah diundangkan dan memakan biaya besar terkesan tumpul akibat ulah segelintir oknum pengusaha.

Toko Swalayan Berkah bertempat di jalan Boulevard kecamatan Panakkukang. Sejak Soft launching 9 April 2021 hingga hari ini masih bebas menjalankan aktivitas usahanya.

Setelah divonis melanggar regulasi oleh beberapa Dinas Teknis seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Dinas Perhubungan, Toko yang sebelumnya merupakan Hotel tersebut, belum juga menghentikan aktivitas usahanya.

Toko Swalayan Berkah jalan Boulevard Makassar

Bahkan jauh hari sebelumnya pihak DPM PTSP telah berjanji akan membekukan aktifitas usaha swalayan tersebut jikalau dalam batas waktu yang diberikan pihak pengusaha belum melakukan pengurusan izin.

“Apabila dalam batas waktu dua pekan dari sekarang pihak mereka belum mengurus izin, maka kami bersama SKPD teknis akan melakukan penertiban.” tegas Plt Kepala DPM PTSP Makassar Armin Paera, usai melayangkan surat peringatan ke 3 kepada Toko Berkah, pada Senin, 9 Agustus 2021 lalu.

Namun pada kenyataannya, Pemkot Makassar belum juga menindaki Toko Berkah. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan dari publik terhadap kinerja pemerintah kota Makassar dalam hal penegakan aturan.

Berdasarkan temuan tim Pengawasan dan penindakan (Wasdak) Dinas Perdagangan (Disdag) kota Makassar pada Agustus 2021, Toko Berkah dibawah naungan perusahaan CV. Berkah Bahagia, diketahui belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendag nomor 70 tahun 2013, Perda kota Makassar nomor 15 tahun 2009 dan Perwali kota Makassar no.14 tahun 2019.

Disdag menjelaskan, untuk penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan IUTS, pihak pengusaha setidaknya wajib mengantongi surat keterangan ahli fungsi bangunan dari Distaru dan izin andalalin dari Dinas Perhubungan.

Hasil penelusuran media ini, diketahui sejumlah Dokumen perizinan Toko berkah tidak sesuai dengan peruntukan. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis dampak lalulintas (Andalalin) yang peruntukannya hotel bukan toko swalayan.

Toko Berkah hanya mengantongi Surat Izin Perdagangan Menengah Nomor: 503/000247/SIUPM/7/DPM/PTSP, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100721278 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS, begitu pun dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

“Memang pernah kita terbitkan Dokumen Andalalin tetapi untuk Hotelnya, bukan dokumen Andalalin usaha swalayannya.” ucap Kepala bidang Lalin Dishub Makassar M. Safran.

“Tetap kita mengacu pada regulasi, artinya kita mengawal aturan bahwa segala pembangunan pusat kegiatan usaha harus melakukan Andalalin.” imbuhnya.

Senada, Kepala Bidang IMB DPM-PTSP Faisal Burhanuddin menegaskan bahwa Dokumen perizinan milik toko Berkah masih merupakan IMB Hotel, sehingga pihaknya menyarankan untuk melakukan perubahan atau penambahan fungsi (alih fungsi) dari IMB hotel ke toko Swalayan.

“Dokumennya itu masih yang lama, termasuk IMBnya, itu masih IMB Hotel. Sementara yang mau diurus ini Izin usaha Swalayan. Nah itu kendalanya. Mereka harus bikin surat izin peralihan bangunan dari hotel ke toko swalayan.” jelas Faisal.

“Harus memang urus alih fungsi dari IMB Hotel ke IMB Toko modern karena yang menjadi fungsi utama kan hotel sementara aktivitas kegiatan usahanya itu toko modern.” ujarnya.

Sementara Dinas Tata ruang kota Makassar, mengakui setelah rapat koordinasi dengan dinas teknis pihak Toko Berkah belum juga datang untuk melakukan pengurusan kelengkapan dokumen perizinannya.

“Saya sudah panggil dan jelaskan kalau mau bikin izin usaha Toko Modern perbaiki dulu IMBnya, karena persyaratan untuk izin berdasarkan IMB.” terang Kabid Pengawasan Distaru Makassar Kariyadi Kadar.

“Sampai saat ini pihak berkah belum datang mengurus dokumennya, kita juga mau desak tapi bukan kewenangan kita kalau mau ditindaki aktivitas tokonya. Itu ada di Perindag.” ucap Karyadi.

“Kecuali kalau ada bangunan baru nah itu bisa kita tindaki.” pungkasnya.

(Ilho)

Silahkan Berkomentar