SMM Minta KPK Turun Langsung Atensi Kasus Korupsi CCTV Kota Makassar

MAKASSAR, SULSELNET.COM –  Sebagai salah satu upaya dalam memberantas korupsi yang ada, Kota Makassar menjadi salah satu kota sasaran yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi yang ada, Solidaritas Mahasiswa Makassar (SMM) kembali turun melakukan aksi di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Pasalnya banyak kemudian temuan – temuan kasus yang tidak di follow up atau tidak ditindaklanjuti oleh para penegak hukum salah satunya adalah kasus mark up CCTV.

Hal tersebut disampaikan oleh Aliansi Solidaritas Mahasiswa Makassar (SMM) saat kembali mendangi Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumiharjo untuk mempertanyakan progres dari aksi sebelumnya mengenai kelebihan pembayaran yang terjadi dalam kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV dan masuk dalam rekomendasi LHP BPK sebelumnya.

Jendral lapangan SMM membeberkan bahwa pihak Inspektorat Makassar mengaku kelebihan yang dimaksud telah dikembalikan. Memang temuan sebanyak 1,8 Milyar telah dikembalikan tetapi masih ada Rp 273.000.000 yang belum juga dikembalikan sampai pada hari ini, kata Pangeran, jum’at (15/10/2021).

Lanjut Pangeran, pihak Insepektorat Makassar mengatakan, pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV tahun 2020 telah dinyatakan rampung. Di mana sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dalam hal ini sebagai APIP hanya direkomendasikan untuk melakukan pemantauan terhadap 18 titik pemasangan CCTV dan hal itu telah dilakukan serta hasilnya telah dijelaskan tadi.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri juga telah menegaskan bahwa pihaknya telah menyelidiki adanya aroma korupsi dalam pengadaan sewa jaringan CCTV oleh Diskominfo Kota Makassar tahun 2020 tersebut. Temuan BPK dari Kelebihan Bayar, Tak Sesuai Spek hingga Pemborosan Keuangan Daerah.

SMM mengungkapkan beberapa temuan BPK terkait adanya dugaan kejanggalan dalam kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV oleh Diskominfo Makassar pada tahun anggaran 2020.

Di mana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mengenai kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV Terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 tersebut, ditemukan telah melebihi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan.

BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.800.000, tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp273.000.000 dan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584.100.000.

Adapun detilnya, dalam LHP BPK ditemukan terjadi pemborosan atas sewa jaringan CCTV Traffic Analytic pada 5 titik yang tidak mencapai Service Level Agreement (SLA) sesuai perjanjian dan juga didapati 75 titik jaringan internet pada CCTV biasa yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan pemborosan terhadap keuangan daerah sebesar Rp571.500.000.

Akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut, menurut LHP BPK diterangkan bahwa pengadaan sewa jaringan CCTV terintegrasi tidak mendapatkan harga yang terbaik karena melebihi HPS yang ditetapkan juga berdampak pada kelebihan pembayaran atas 1 CCTV analitical yang tidak dapat menggunakan jaringan internet sebesar Rp1,8 M serta mempengaruhi kualitas jaringan pada 18 titik yang juga ditemukan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp273.000.000 di bawah yang dibayarkan.

Tak hanya itu, kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV yang dimaksud juga menimbulkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584.100.000 yang terdiri dari 75 CCTV biasa dan yang tidak berfungsi sebesar Rp571.500.000 serta 5 unit CCTV yang tidak menggunakan jaringan sebesar Rp12.600.000.

Penyebabnya menurut LHP BPK, karena Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat itu belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya Selain itu, penyebab lainnya karena Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinilai kurang cermat dalam memastikan kesiapan infrastruktur sebelum melaksanakan pekerjaan.

Demikian juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan terkait, kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil dari laporan kami kata Andi Pangeran pada saat melakukan aksi di kejaksaan Tinggi minggu kemarin, kami memberikan tenggat waktu kepada KEJATI Sulsel 3×24 jam sehingga hari ini kami kembali hadir untuk menfollow up terkait laporan yang kami masukkan saat aksi kemarin. Maka dari itu, kami dari SMM kemudian melemparkan beberapa tuntutan diantaranya:

Tuntutan :
1.Meminta kejaksaan tinggi sulsel untuk menujukkan hasil yang telah diperiksa oleh kejaksaan tinggi sulsel terkait kasus cctv yang ada di kota Makassar.

2.Mendesak Kapolda Sulsel untuk segera meningkatkan status dugaan korupsi kasus pengadaan dan sewa jaringan CCTV Kota Makassar dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan tersangka.

3. Meminta KPK untuk melakukan supervisi percepatan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa jaringan CCTV kota Makassar  yang kini ditangani oleh pihak  Polda sulsel. (**)

Silahkan Berkomentar